NUR MAHMUDI ISMAIL UNGGUL DI TPS-NYA.

Pemilihan caleg DPR RI di TPS 168, Tugu, Cimanggis, Depok, TPS tempat mencoblos Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Isma’il dimenangkan PKS.

Dari penghitungan suara DPR RI tercatat total suara 241 dan suara tidak sah 19.
Dari jumlah suara itu, PKS berhasil unggul dengan jumlah 111 suara, disusul peringkat kedua oleh PDIP dengan jumlah 62 suara, dan ketiga oleh Partai Gerindra 27.

Nur Mahmudi mengatakan, kemenangan PKS untuk DPR RI itu berkat kerja keras para kader PKS. Sebab ia tidak melakukan manuver apapun di lingkungannya untuk mendongkrak suara PKS.

“Saya berupaya menunjukkan kinerja dan kepedulian. Saya tidak melakukan manuver apa pun,” paparnya, Rabu (9/4).

Selain tiga besar partai tersebut, posisi keempat ditempati Partai Golkar dengan 11 suara, kelima Partai Hanura 8 suara. Disusul oleh Partai PAN, NasDem, PPP, PBB, PKPI, dan PKB.

f

PKS ANJLOG DI KOTA DEPOK

Perhitungan cepat sementara hasil pileg 2014 yang dilakukan DPD PKS Kota Depok menempatkan PKS diurutan ketiga. Hal itu terjadi karena euforia Jokowi dan Prabowo.

"Dari 20 persen suara sementara quick count kami, PDIP urutan pertama dan Gerindera urutan kedua. Ketiga PKS. Euforia kepemimpinan nasional membuat masyarakat memilih partai PDIP dan Gerindera," kata Ketua DPD PKS Kota Depok, Suparyono

Menurut Suparyono, pihaknya masih menunggu real count untuk mengetahui hasil akhir perhitungan suara. Dikatakan Suparyono, meski PKS berada diurutan tiga sementara, namun pihaknya yakin kursi di DPRD Kota Depok akan bertambah satu. Dari 11 menjadi 12 kursi.

"Survei kami memprediksi 18 kursi, namun swing voter lebih ke PDIP dan Gerindera. Jadi menurunnya suara PKS bukan karena kasus mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq.

TERNYATA ADA Foto Caleg di Biskuit Bantuan Banjir Jakarta

oto calon legislatif DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih tertempel di biskuit gratis dari Kementerian Kesehatan untuk masyarakat korban banjir yang ditemukan di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Bawaslu harus memproses dugaan kampanye tersebut.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengatakan adanya foto Wirianingsih yang maju dari daerah pemilihan DKI Jakarta III patut disebut pelanggaran pemilu karena memanfaatkan fasilitas negara yang didanai APBN.

“Maka tak boleh parpol atau caleg memanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye adalah tindak pidana pemilu,” ujar Said kepada wartawan dihubungi di Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Setidaknya, ada alasan kuat kenapa Bawaslu harus bertindak. Pertama, Wirianingsih mengaku bahwa biskuit untuk ibu hamil tersebut merupakan pemberian dari Kemenkes kepada anggota Komisi IX DPR-RI sebagai program penyaluran di daerah pemilihan.

Dasar hukum Menteri Kesehatan menyalurkan biskuit gratis kementerian melalui anggota DPR salah kaprah karena tidak ada dasar hukumnya. Apalagi makanan itu untuk dibagikan di dapil anggota.

“Ada sesuatu yang tidak beres disini,” ujarnya.

Menkes seperti sengaja memberi amunisi kepada anggota DPR untuk kepentingan pencalonan mereka kembali. Ada apa dibalik pemberian Menkes kepada Komisi IX itu? Patut diduga, pemberian itu adalah sumbangan kampanye.

Kedua, patut diduga pemberian biskuit itu tidak hanya diberikan oleh Menkes hanya kepada caleg PKS saja, melainkan juga diberikan kepada seluruh anggota Komisi IX. Jika hanya diberikan kepada PKS saja justru lebih bermasalah lagi.

“Lalu bagaimana dengan anggota DPR dari parpol lainnya yang juga menjadi caleg? Jangan-jangan yang lain juga melakukan hal serupa dengan mengklaim bahwa biskuit yang di bagikan kepada pemilih itu adalah pemberian dari partai atau dari mereka sendiri, dan pada kemasan biskuit disisipkan pula materi kampanye,” ujarnya

Karena Kemenkes lanjut Said, disebutkan menyalurkan makanan melalui anggota DPR untuk dibagikan di dapil masing-masing caleg, maka tidak mustahil program serupa juga dilakukan oleh kementerian lainnya.

“Ini berbahaya,” kata Said.

Seharusnya Bawaslu tidak tinggal diam. Ketika pelanggaran Pemilu marak terjadi, fungsi pengawasan Bawaslu terhadap kampanye terselubung di tengah penanganan korban banjir harus diperketat.

Ia mempertanyakan Bawaslu karena kasus yang samar dugaan pelanggarannya diproses, seperti iklan kampanye parpol di televisi, sedangkan untuk kasus yang kuat sekali dugaan pelanggarannya justru tidak berhasil diawasi dan tidak ada tanda-tanda akan diproses.

Biskuit gratis dari Kemenkes yang tertempel foto Wirianingsih ditemukan di lokasi banjir di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Wajah Wirianingsih terpampang di bungkus biskuit dengan tulisan “Bantuan ini diperjuangkan dan diusahakan oleh Dra Wirianingsih, MSi, Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKS Periode 2009-2014. Caleg DPR RI Dapil DKI 3. Cerdas-Ramah-Peduli”.

Dikonfirmasi wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2014), Wirianingsih mengaku tidak tahu dan menduga hal tersebut. Dengan enteng ia mengatakan, hal tersebut tidak melanggar undang-undang.

Bahkan, Wirianingsih juga mengklaim tidak pernah menginstruksikan penggunaan atribut kampanye.

“Saya berprasangka saja, kalau teman-teman di lapangan berniat baik,” kata Wirianingsih memberikan pembelaan.

PKS PARTAI PLURALIS BUKAN PARTAI ISLAM

Untuk menang dalam pemilihan umum 2014 nanti, berbagai cara dilakukan partai politik. Merangkul semua golongan, merangkul banyak kalangan. Meski dikenal sebagai parpol bernafas Islam, Partai Keadilan Sejahtera ingin menunjukkan bahwa partai itu terbuka untuk semua golongan, terbuka juga bagi sesama warga Indonesia non-muslim.

Keterbukaan PKS itu terlihat dalam kampanye raksasa mereka yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, hari ini, Minggu 16 Maret 2014. Paduan suara gereja tampil di kampanye itu.

"Seperti Anda lihat tadi, mars PKS nyanyikan oleh paduan suara Gereja dari Ende, Nusa Tenggara Timur yang berkolaborasi dengan tim PKS dari berbagai daerah," kata Presiden PKS, Anis Mata.

Anis menuturkan PKS yang mengusung tagline kampanye 'Kobarkan Semangat Indonesia' ingin memperlihatkan semangat kebersamaan, solidaritas dan semangat cinta kasih.

Dia menambahkan, PKS mencari nilai utama apa yang bisa membuat bangsa ini menjadi kuat. "Kami tidak membawa kata sifat untuk kata Indonesia, seperti partai lain. Tapi kami mengambil nilai intinya," ujar Anis.

Sedikitnya ada 150 ribu simpatisan dan kader dari Jakarta berkumpul di GBK. Mereka kebanyakan datang menggunakan bus. Beberapa petinggi PKS juga hadir sebagai juru kampanye, salah satunya Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Aher begitu dia disapa sengaja datang ke acara menggunakan sepeda motor. Orang nomor satu di Jabar itu takut terjebak macet.

ketua DPP PKS bidang Humas, Mardani Ali Sera. Namun Mardani menampik adanya lagu-lagu rohani gereja yang dinyanyikan. “PKS mengundang paduan suara sebuah gereja di Flores NTT untuk menyayikan Indonesia raya dan Mars PKS. Tidak ada lagu rohani kristen yg dinyanyikan.” kata Mardani Saat ditanyakan kenapa PKS memakai paduan gereja, Mardani beralasan  PKS ingin menunjuklan bahwa Indonesia itu satu.

KLAIM MENANG DI DAPIL LUAR NEGERI TERNYATA BOHONG

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, klaim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

yang menyatakan bahwa mereka unggul di suatu negara adalah sesuatu yang bohong. Ia menegaskan, tahapan penghitungan suara pemilu di luar negeri belum dilakukan.

"Itu (informasi partai tertentu sudah menang di beberapa negara) bohong. Informasi itu tidak benar. Penghitungan suara belum dilakukan sama sekali," ujar Ferry di Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Dia mengatakan, proses penghitungan suara dari tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri. Saat ini, kata dia, semua kotak suara masih dalam kondisi tersegel. 

"Tidak ada yang bisa mengakses. Jadi penghitungan belum dilakukan sama sekali," kata Ferry.

Ia mengungkapkan, memang tidak ada ketentuan bagi partai politik atau lembaga mana pun jika mereka ingin mengadakan penghitungan cepat atau exit poll pemilu di luar negeri. Namun, Ferry mengatakan, jika ada partai yang memublikasikan hasil perhitungannya, maka hasil itu bukan hasil resmi yang ditetapkan KPU. 

"Hasil resminya baru mulai dihitung besok (9 April)," katanya.